MASYARAKAT POLITIK DAN PILKADA ; SEBUAH TAFSIR HERMENEUTIKA

Arifman
Kepala TPQ Bustanuddin

Dalam konteks politik Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui proses demokrasi. Namun, memahami Pilkada lebih dalam tidak hanya soal mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana masyarakat politik berinteraksi dan merespons fenomena ini. Tafsir hermeneutika, sebuah pendekatan yang berusaha menggali makna melalui interpretasi mendalam, dapat menjadi metode yang relevan untuk memahami relasi antara masyarakat politik dan Pilkada.

Hermeneutika: Membaca Makna di Balik Pilkada

Hermeneutika, sebagai metode interpretasi yang dikembangkan dalam bidang filsafat, pada dasarnya berupaya mencari pemahaman dari berbagai lapisan makna yang tersembunyi di balik teks, tindakan, atau peristiwa sosial. Dalam konteks Pilkada, masyarakat politik tidak hanya bertindak sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam pembentukan makna politik.

Proses Pilkada bisa dilihat sebagai "teks politik" yang perlu ditafsirkan oleh masyarakat. Dalam pandangan hermeneutika, Pilkada tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses memilih pemimpin daerah, tetapi sebagai sebuah ajang di mana masyarakat, budaya politik, nilai-nilai, serta kepentingan saling berinteraksi. Penafsiran ini menempatkan masyarakat sebagai aktor yang tidak pasif. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki cara masing-masing dalam menafsirkan Pilkada sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik mereka.

Masyarakat Politik: Partisipasi dan Kesadaran Kolektif

Masyarakat politik di sini merujuk pada sekelompok individu yang secara aktif terlibat dalam diskursus politik, baik melalui partisipasi langsung dalam Pilkada maupun melalui sikap kritis terhadap jalannya proses demokrasi. Hermeneutika memberi kita cara untuk memahami mengapa dan bagaimana masyarakat berpartisipasi, serta bagaimana mereka memaknai pilihan politik mereka.

Pilihan politik dalam Pilkada sering kali ditentukan oleh berbagai faktor: kedekatan emosional dengan kandidat, kepentingan ekonomi, ataupun ideologi politik. Melalui tafsir hermeneutika, kita dapat melihat bahwa pemilih tidak sekadar memilih berdasarkan informasi yang tersedia, tetapi mereka melakukan interpretasi terhadap informasi tersebut berdasarkan pengalaman hidup, nilai-nilai, dan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Lebih jauh lagi, hermeneutika juga membantu memahami fenomena golput atau apatisme politik. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik, ketidakpuasan terhadap kandidat, atau bahkan kekecewaan atas janji-janji politik yang tidak terpenuhi, semuanya dapat ditafsirkan sebagai bagian dari pengalaman historis dan budaya politik yang beragam. Ketika sebagian masyarakat memilih untuk tidak terlibat dalam Pilkada, ini bukan sekadar tanda apatisme, tetapi juga sebuah bentuk interpretasi terhadap keadaan politik yang sedang berlangsung.

Pilkada Sebagai Ruang Dialektika Politik

Pilkada, dalam perspektif hermeneutika, bukan hanya sekadar kompetisi elektoral, tetapi juga ruang bagi dialektika antara masyarakat dan kekuasaan. Proses pemilihan ini bisa dilihat sebagai medan interpretasi di mana berbagai kepentingan saling berbenturan dan menghasilkan makna politik baru.

Dalam konteks ini, Pilkada berperan sebagai medium dialog antara elit politik dan masyarakat. Kampanye politik, misalnya, tidak hanya sekadar alat untuk meraih suara, tetapi juga menjadi wadah di mana elit politik berusaha menafsirkan harapan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat politik juga menafsirkan janji-janji kampanye melalui lensa pengalaman mereka, mengkritisi, atau bahkan meresponsnya dengan skeptisisme.

Tafsir hermeneutika memungkinkan kita melihat bahwa Pilkada menciptakan ruang untuk interaksi makna, di mana berbagai aktor politik, baik pemimpin maupun masyarakat, terlibat dalam proses saling mempengaruhi dan membentuk persepsi politik yang lebih luas. Hal ini menjadikan Pilkada sebagai ajang dinamis di mana demokrasi secara nyata dihidupi dan dipraktikkan.

Kebudayaan Politik dan Dinamika Lokal dalam Pilkada

Setiap daerah di Indonesia memiliki konteks budaya politik yang berbeda-beda. Hermeneutika membantu kita memahami bahwa Pilkada di setiap daerah memuat dinamika politik lokal yang sangat spesifik. Misalnya, di daerah-daerah dengan tradisi kedaerahan yang kuat, penafsiran terhadap calon kepala daerah mungkin tidak hanya didasarkan pada program kerja, tetapi juga pada aspek-aspek simbolik seperti asal usul, etnisitas, atau bahkan afiliasi keluarga besar.

Dalam banyak kasus, hubungan patron-client yang masih kental di beberapa daerah memberikan makna tersendiri terhadap Pilkada. Bagi sebagian masyarakat, memilih kandidat tertentu mungkin merupakan bentuk "kewajiban moral" kepada patron mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses politik di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh budaya politik yang sudah mengakar dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial setempat.

Kesimpulan: Pilkada Sebagai Teks Politik yang Hidup

Dalam kerangka hermeneutika, Pilkada bukanlah peristiwa yang statis atau semata-mata bersifat teknis. Ia adalah sebuah teks politik yang selalu hidup dan terbuka untuk berbagai tafsir. Masyarakat politik sebagai subjek penafsir memainkan peran penting dalam membentuk makna dari proses politik tersebut.

Dengan demikian, tafsir hermeneutika terhadap Pilkada memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar hasil akhir pemilihan. Pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, membentuk identitas politik, serta bernegosiasi dengan realitas sosial dan politik yang ada. Tafsir ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal, melalui Pilkada, adalah sebuah proses dinamis yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai makna yang diproduksi dan ditafsirkan oleh masyarakat politik itu sendiri.