Dampak Sosiologis pada Pilkada 2024 : Studi Telaah atas Pilwako Sungai Penuh

 

Arifman
Kepala TPQ Bustanuddin

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pada Pilkada 2024, berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, akan melaksanakan pemilihan wali kota (Pilwako). Fenomena politik ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada aspek sosiologis masyarakat.

1. Mobilisasi Sosial dan Politik

Salah satu dampak sosiologis utama dari Pilwako di Sungai Penuh adalah peningkatan mobilisasi sosial dan politik di masyarakat. Periode menjelang Pilkada sering ditandai dengan meningkatnya aktivitas politik, seperti kampanye, pertemuan warga, blusukan dan diskusi publik. Proses ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik serta meningkatkan kesadaran politik warga. Masyarakat yang sebelumnya apatis dapat terdorong untuk lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik dan kebijakan lokal.

Namun, mobilisasi ini juga dapat memunculkan potensi perpecahan di masyarakat. Dukungan yang terbagi untuk calon-calon yang berbeda sering kali memperkuat polarisasi sosial, terutama jika isu-isu identitas seperti etnisitas, agama, atau afiliasi politik tertentu dipergunakan sebagai strategi kampanye.

2. Penguatan Solidaritas Komunitas

Pilwako Sungai Penuh juga dapat memperkuat solidaritas komunitas, terutama di lingkungan-lingkungan yang mendukung kandidat tertentu. Di masyarakat yang relatif homogen atau memiliki struktur sosial yang kuat, dukungan terhadap seorang calon wali kota sering kali menciptakan ikatan sosial yang lebih erat antarwarga. Hal ini biasanya terlihat dalam kampanye-kampanye berbasis komunitas, di mana warga saling membantu dan bekerja sama untuk memenangkan kandidat pilihan mereka.

Solidaritas ini, meskipun positif, juga dapat menciptakan eksklusivitas dan diskriminasi terhadap pihak lain yang tidak berada dalam kelompok yang sama. Akibatnya, ketegangan antar kelompok sosial bisa meningkat, terutama jika ada perbedaan signifikan dalam preferensi politik.

3. Pengaruh Politik Uang (Money Politics)

Fenomena politik uang masih menjadi salah satu tantangan dalam Pilkada, termasuk di Sungai Penuh. Dalam perspektif sosiologis, politik uang dapat merusak norma-norma demokrasi dan melemahkan integritas masyarakat. Ketika kandidat menggunakan uang atau sumber daya material untuk membeli suara, hal ini menimbulkan distorsi dalam proses pemilihan dan mengaburkan penilaian masyarakat terhadap kualitas calon pemimpin.

Secara sosial, praktik politik uang dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang merasa bahwa pemilihan dapat "dibeli" mungkin kehilangan semangat untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam proses politik. Pada tingkat lokal, hal ini dapat merusak hubungan antarwarga karena timbul kecurigaan bahwa seseorang memilih bukan berdasarkan visi atau kompetensi calon, melainkan karena imbalan finansial.

4. Transformasi Peran Sosial dan Kultural

Pilkada juga dapat menjadi momen transformasi sosial dan kultural dalam masyarakat. Di Sungai Penuh, contohnya, peran pemimpin tradisional atau tokoh adat dalam proses politik lokal mungkin mengalami perubahan. Jika sebelumnya pemimpin tradisional memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik komunitas, saat ini, pengaruh tersebut bisa berkurang seiring dengan munculnya aktor-aktor politik baru yang lebih modern dan pragmatis.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan akan cenderung lebih adaptif terhadap dinamika politik yang lebih modern. Namun, bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, perubahan ini bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.

5. Partisipasi Perempuan dan Kelompok Marginal

Pilkada 2024 di Sungai Penuh juga memberikan peluang untuk mengkaji partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses politik. Secara historis, perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang terwakili cenderung memiliki peran yang terbatas dalam politik lokal. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, kita dapat mengamati adanya dorongan yang lebih kuat bagi perempuan untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin.

Partisipasi perempuan dalam Pilwako dapat mengubah dinamika sosial dan politik lokal. Peningkatan keterlibatan perempuan dapat membawa perspektif baru dalam kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

6. Dinamika Konflik dan Resolusi

Pilkada sering kali memicu konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Sungai Penuh, potensi konflik mungkin muncul, terutama di antara pendukung kandidat yang bersaing. Konflik ini bisa berbentuk kekerasan fisik, pertikaian verbal, atau bahkan polarisasi sosial yang berkepanjangan.

Namun, di sisi lain, Pilkada juga bisa menjadi momentum bagi penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi. Upaya untuk merangkul berbagai pihak yang bersaing dan menciptakan konsensus di tingkat lokal dapat memperkuat kohesi sosial pasca Pilkada. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan lembaga-lembaga sosial dalam proses rekonsiliasi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di daerah.

Penutup

Studi telaah sosiologis atas Pilwako Sungai Penuh menunjukkan bahwa Pilkada tidak hanya memiliki dampak politik, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Mobilisasi politik, solidaritas komunitas, praktik politik uang, transformasi peran sosial, partisipasi perempuan, serta dinamika konflik dan resolusi adalah beberapa isu utama yang muncul dalam konteks sosiologis Pilkada.

Untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara jujur, transparan, dan inklusif, sehingga dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas di tingkat lokal.