Penyelenggara Pemilu dan Integritas: Upaya Penegakan Demokrasi Absolut

 

Arifman
Kepala TPQ Bustanuddin

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak cukup hanya sekadar mengadakan pemungutan suara. Integritas penyelenggara pemilu menjadi fondasi utama untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.

Penyelenggara Pemilu: Peran dan Tanggung Jawab

Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga kredibilitas pemilu. Tugas utama mereka mencakup:

Merancang dan melaksanakan tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Menjamin hak pilih rakyat terlindungi, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak suaranya.

Mengawasi jalannya proses pemilu agar terhindar dari pelanggaran seperti politik uang, kecurangan suara, atau intimidasi.

Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil.

Integritas penyelenggara pemilu diuji melalui kemampuan mereka untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan ketegasan dalam menghadapi tekanan politik, ekonomi, maupun sosial.

Integritas: Pilar Demokrasi yang Tak Tergantikan

Integritas adalah komitmen untuk menjalankan tugas sesuai prinsip moral, hukum, dan etika. Dalam konteks pemilu, integritas penyelenggara berarti:

Netralitas: Penyelenggara tidak memihak kepada peserta pemilu tertentu.

Transparansi: Proses pemilu dapat diawasi oleh publik dan dilakukan dengan terbuka.

Akuntabilitas: Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Kurangnya integritas penyelenggara dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, yang pada akhirnya mengancam stabilitas demokrasi.

Upaya Penegakan Demokrasi Absolut

Demokrasi absolut mengacu pada idealisme bahwa kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada di tangan rakyat, tanpa dominasi kepentingan elit tertentu. Untuk mendekati idealisme ini, diperlukan upaya konkret, seperti:

Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Melalui pelatihan, sertifikasi, dan seleksi yang ketat untuk memastikan kompetensi dan netralitas.

Peningkatan kesejahteraan untuk mencegah godaan korupsi atau suap.

Penguatan Regulasi

Mengembangkan undang-undang pemilu yang lebih tegas untuk mencegah kecurangan.

Pemberian sanksi yang berat terhadap pelanggaran integritas, termasuk terhadap penyelenggara yang terbukti tidak netral.

Partisipasi Publik

Mendorong masyarakat untuk aktif memantau proses pemilu melalui gerakan pemantauan independen.

Edukasi politik kepada masyarakat untuk mengenali bentuk-bentuk pelanggaran pemilu.

Pemanfaatan Teknologi

Digitalisasi proses pemilu untuk meningkatkan transparansi, seperti e-voting dan sistem rekapitulasi suara berbasis daring.

Pengawasan berbasis teknologi untuk menghindari manipulasi data.

Tantangan dalam Menegakkan Demokrasi Absolut

Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, terdapat sejumlah tantangan dalam menegakkan demokrasi absolut:

Tekanan Politik dan Ekonomi: Penyelenggara sering kali menjadi sasaran tekanan dari kelompok tertentu untuk memanipulasi hasil pemilu.

Kurangnya Edukasi Politik: Masyarakat yang kurang memahami hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi cenderung mudah dimanipulasi.

Ketimpangan Akses Teknologi: Di beberapa wilayah, pemanfaatan teknologi dalam pemilu masih sulit diimplementasikan karena minimnya infrastruktur.

Kesimpulan

Integritas penyelenggara pemilu adalah kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Dengan meningkatkan profesionalisme penyelenggara, memperkuat regulasi, melibatkan partisipasi publik, dan memanfaatkan teknologi, cita-cita demokrasi absolut dapat lebih mendekati kenyataan. Dalam proses ini, semua elemen masyarakat, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, hingga rakyat, memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga demokrasi tetap hidup dan berdaya.

Pemilu bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan manifestasi kedaulatan rakyat yang harus dijaga dengan penuh integritas. Hanya dengan integritas penyelenggara, demokrasi dapat ditegakkan dalam bentuk yang paling murni.